Category: Wawasan Kebangsaan

FENOMENA HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI HUKUM POSITIF

FENOMENA HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI HUKUM POSITIF   Van Vollenhoven di dalam tulisannya yang berjudul  “Thoerbecke en het Administratief recht”  mengatakan bahwa HTN adalah hukum tentang negara dalam keadaan berhenti (diam, statis), sedangkan HAN hukum tentang negara dalam keadaan bergerak (bekerja, dinamis). Menurut Logemann bahwa  Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Secara Read More

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY   DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY   DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO    Dalam prinsip “Preceptual Selectivity”, dianut sikap politik yang cenderung membatasi diri secara cermat dan selektif untuk menanggapi aspek – aspek tertentu  dari semua persepsi yang muncul dalam percaturan politik, yang merupakan selektivitas aturan. Esensi prinsip “Preceptual Selectivity” ialah keselektifan dalam menilai fenomena – fenomena (gejala – gejala) Read More

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA     Kekuatan “KEHENDAK RAKYAT” untuk turut terlibat aktif dalam perjuangan memprotes dan melakukan perlawanan terhadap propaganda – propaganda menyesatkan dan upaya – upaya agitasi – provokasi adalah merupakan potensi yang harus dikelola dan diberdayakan oleh PEMERINTAH.   Kelompok dan AKTOR INTELEKTUAL pelaku keserakahan dan kekerasan saat ini sudah Read More

CONTOH SURAT TANGGAPAN ATAS SURAT  TEGURAN  PAJAK PENGHASILAN

CONTOH SURAT TANGGAPAN ATAS SURAT  TEGURAN  PAJAK PENGHASILAN  Jakarta, 29  Mei 2019 Nomor           : 032/AHH&Ass./PPh/V/2019 Lampiran        : – Perihal         : Tanggapan dan Penjelasan atas Surat Teguran                 No.  ST-00818/THN/WPJ.20/KP/.0903/2019                  Tanggal 17 Mei 2019 Kepada, YTh: Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Jl. Matraman Raya No. 43A Jakarta 13150     Dengan hormat, Sehubungan Read More

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI   I.  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI. Apabila dibahas wacana mengenai  pertanggung jawaban pidana korporasi harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan . Dengan demikian,  harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat  untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh Read More

PERTANYAAN DAN JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) MATA KULIAH PRAKTEK PERADILAN PERDATA

PERTANYAAN DAN JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) MATA KULIAH PRAKTEK PERADILAN PERDATA   UNIVERSITAS MPU TANTULAR UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)   Fakultas               : HUKUM Jurusan                : Ilmu Hukum Mata Kuliah            : PRAKTEK PERADILAN PERDATA Hari, Tanggal : Kamis, 11  Juni  2020 Waktu                  : 60 (enam puluh) menit.      Dosen                  : APPE HUTAURUK, SH., MH. NIDN                   Read More

CONTOH SURAT PERMINTAAN PENGHENTIAN SEMENTARA PROSES PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

CONTOH SURAT PERMINTAAN PENGHENTIAN SEMENTARA PROSES PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Jakarta,  9  Juni  2015   Nomor            : 36/AR & Ass./Konf./VI/2015 Lampiran         : Copy Surat Kuasa  dan Dokumen Pendukung Sifat            : Penting dan Mendesak Perihal          : Pemberitahuan  agar  demi  hukum menghentikan untuk                   sementara proses penyelesaian perselisihan Hubungan                   Industrial   antara   antara PT. Banteng Pratama  Rubber                   Read More

MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) HUKUM TATA NEGARA TAHUN AKADEMIK 2020

MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) HUKUM TATA NEGARA TAHUN AKADEMIK 2020   Fakultas                   : HUKUM Jurusan                    : Ilmu Hukum Mata Kuliah                : Hukum Tata Negara (HTN) Hari, Tanggal : Sabtu,     Juni  2020 Waktu                      : 60 (enam puluh) menit       Dosen                      : APPE HUTAURUK, SH., MH. NIDN                       : 0307036803     KETENTUAN UJIAN: Tidak dibenarkan membuka Read More

KUTIPAN TATA HUKUM INDONESIA

KUTIPAN TATA HUKUM INDONESIA   Konstitusi adalah kumpulan asas – asas yang menyesuaikan kekuasaan pemerintah dan hak – hak yang diperintah serta menyesuaikan hubungan antara keduanya. Setelah keluarnya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tidak dikenal lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Tetapi dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Read More

FALSEHOOD PROPAGANDA DUSTA YANG DIKEMAS SANG ANTAGONIS

Read More

1 2 3 5